PATI, Suarapers.com — Data desil masyarakat menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan kelompok yang dinilai layak menerima bantuan sosial. Dalam ketentuan yang berlaku, warga yang masuk dalam desil 1 hingga desil 5 masih termasuk kelompok prioritas penerima berbagai program bantuan pemerintah.
Namun, persoalan dapat muncul ketika kondisi ekonomi seseorang tidak lagi mencerminkan data desil yang tercatat. Bagi masyarakat yang merasa berada pada desil di atas 5 tetapi secara ekonomi masih membutuhkan bantuan, pemerintah memberikan kesempatan untuk mengajukan perbaikan atau penurunan desil.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati, Aviani Tritanti Venusia, mengatakan masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan sanggahan atau usulan perbaikan data.
Menurutnya, hal tersebut penting karena Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial.
“Sesuai Aturan yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu Desil 1 sampai 5, baik bantuan sosial, PKH, maupun BPJS PBI,” ujar Aviani saat dikonfirmasi.Senin, (7/9/2026).
Aviani menjelaskan, masyarakat yang ingin mengajukan penurunan desil memiliki beberapa jalur yang dapat digunakan. Pengajuan dapat disampaikan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Cek Bansos maupun meminta bantuan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Melalui mekanisme tersebut, warga dapat menyampaikan kondisi sosial dan ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya, usulan yang masuk akan diproses melalui tahapan pengecekan, verifikasi, dan pembaruan data sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
“Bisa mengajukan penurunan melalui desa setempat, melalui aplikasi Cek Bansos, atau melalui pendamping PKH,” jelasnya.
Meski demikian, Aviani mengingatkan bahwa pengajuan perubahan desil bukan berarti bantuan sosial akan langsung diberikan kepada pemohon. Setiap usulan tetap harus melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat benar-benar sesuai dengan persyaratan penerima bantuan.
Dengan demikian, pembaruan data menjadi bagian penting agar penyaluran bantuan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. (Bang_Bro)
