JAKARTA, SuaraPers.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus bagi kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 Gross Ton (GT) sebesar Rp15.000 per liter. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah nyata pemerintah dalam meringankan beban biaya operasional para nelayan sekaligus memperkuat sektor perikanan nasional.
Penetapan harga BBM khusus itu diputuskan dalam Rapat Terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Hasil rapat kemudian diumumkan kepada publik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Firman mengatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan masyarakat nelayan, terutama di wilayah pesisir Pantura Jawa Tengah. Menurutnya, persoalan tingginya biaya bahan bakar menjadi salah satu hambatan terbesar yang dihadapi nelayan saat melaut.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu dirinya menerima langsung keluhan dari perwakilan nelayan Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati yang diwakili Purnomo, serta sejumlah paguyuban nelayan dari Desa Banyutowo. Dalam pertemuan itu, para nelayan berharap pemerintah memberikan solusi terhadap tingginya harga BBM yang berdampak langsung pada pendapatan mereka.
“Alhamdulillah, aspirasi yang disampaikan para nelayan kini mendapat perhatian pemerintah. Penetapan harga BBM khusus ini menjadi kabar baik yang sangat dinantikan karena dapat mengurangi beban operasional mereka saat mencari ikan,” ujar Firman.
Politisi senior Partai Golkar tersebut menilai biaya bahan bakar merupakan komponen terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan. Dengan harga yang lebih terjangkau, nelayan diharapkan dapat meningkatkan frekuensi melaut, memperoleh hasil tangkapan yang lebih optimal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan.
Meski demikian, Firman mengingatkan agar kebijakan tersebut benar-benar dijalankan sesuai peruntukannya dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
Ia menyoroti adanya selisih harga yang cukup besar antara BBM khusus nelayan dengan harga di sektor lainnya. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memicu penyalahgunaan distribusi apabila tidak diawasi secara serius.
Karena itu, Firman meminta pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan memperketat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan, khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura) yang selama ini kerap menjadi sorotan terkait dugaan praktik penyimpangan distribusi solar.
“Jangan sampai BBM yang sudah disiapkan untuk membantu nelayan justru dialihkan ke sektor lain. Apabila ditemukan pelanggaran, harus diberikan tindakan tegas tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan oknum pengelola SPBU maupun aparat yang bermain dengan mafia BBM,” tegasnya.
Firman juga mengajak organisasi dan paguyuban nelayan untuk ikut berperan aktif mengawasi proses distribusi BBM di lapangan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.
Di akhir keterangannya, Firman menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah atas kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat pesisir. Ia menegaskan Komisi IV DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para nelayan di seluruh Indonesia.
(Bang_Bro)
