SEMARANG, Suarapers.com – Ketua Koordinator Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir hari ini memberikan warning kepada pemerintah desa, kecamatan, pemerintah daerah, DPRD, kejaksaan, TNI-Polri hingga lembaga peradilan, agar lebih selektif dalam menentukan perusahaan pers sebagai mitra kerja.
Agus Kliwir menegaskan, setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran negara maupun daerah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, instansi pemerintah dinilai tidak boleh asal menunjuk perusahaan pers hanya berdasarkan kedekatan, harga penawaran maupun klaim sebagai perusahan media.
“Jangan sembarangan memberikan pekerjaan kepada perusahaan pers yang belum jelas status dan verifikasinya.
Pemerintah harus melakukan pengecekan secara administratif dan memastikan mitra yang dipilih memenuhi ketentuan,” ujar Agus Kliwir kepada wartawan, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya,perusahaan pers yang menjalin kerja sama dengan pemerintah harus mampu menunjukkan legalitas serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pers nasional.
Langkah verifikasi tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari, khususnya terkait penggunaan anggaran publik.
SMSI meminta pemerintah tidak menjadikan murahnya biaya sebagai satu-satunya pertimbangan dalam memilih perusahaan pers.“Anggaran pemerintah harus dipertanggungjawabkan
Jangan sampai pemilihan perusahaan pers dilakukan tanpa verifikasi dan pemeriksaan yang memadai,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik tersebut sejalan dengan semangat Pokja Newsroom Jaga Desa yang digagas SMSI untuk memperkuat fungsi media dalam mengawasi pemerintahan desa, memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendorong keterbukaan informasi publik.
“Media profesional harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun transparansi, bukan sekadar penerima pekerjaan publikasi,” katanya.
Kami berharap pemerintah dan aparat penegak hukum bersama-sama memperkuat langkah pencegahan, agar kedepan potensi persoalan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalkan sejak awal.
“Transparansi harus dibangun sebelum muncul persoalan, bukan setelah masalah terjadi,” pungkasnya.(red)
